HARTA DAN KEPEMILIKAN

HARTA 

Harta seperti didefinisikan para ulama, adalah segala sesuatu yang dimiliki dan disenangi manusia, dapat disimpan dan dimafaatkan di waktu perlu baik itu jenis barang bergerak dan barang tidak bergerak (Dr. Zuhayli,al Fiqh al Islami, 4/41). Al-alamah Ibnu Khaldun menegaskan:

Hakikat yang tidak dapat dipungkuri oleh siapapun bahwa harta adalah kebutuhan pokok bagi manusia baik untuk keperluan makan–minum,pakaian dan tempat tinggal. 

Tegasnya bahwa harta dapat memenuhi tuntutan keperluan primer,sekunder dan komplementer.

Ibn Nujaim dalam kitabnya al-Bahr, mengidentifikasikan bahwa harta adalah nama yang diberikan untuk selain manusia, diciptakan untuk keperluan hidup insan,dapat disimpan dan dimanfaatkan setelah adanya ikhtiar dan usaha manusia baik secara kolektif ataupun individu, dengan demikian jadilah ia sesuatu yang berharga dan sah dimanfaatkan menurut hokum syariah. 

Kriteria Harta

Ada empat kriteria harta dapat diambil dari pendapat Ibnu Nujaim yakni:

Pertama, sesuatu itu akan dianggap sebagai harta bila ada unsur usaha dan kerja yang dilakukan manusia terhadap sesuatu itu, baik secara individu ataupun kolektif. (Unsur usaha dan kerja)

Kedua, sesuatu yang sudah dianggap sebagai harta akan terus memiliki sifat tersebut selama belum ditinggalkan seluruh orang. Jika sebagian orang telah meniggalkannya karena sudah tidak dapat dimanfaatkan, namun sebagian orang lain masih dapat memanfaatkan, maka itu masih disebut harta. (Unsur manfaat dan dapat disimpan)

Ketiga,sesuatu yang dianggap sebagai harta harus selalu beriringan dengan sifat berharga karena dianggap sah dan halal oleh syariat. Jika ada sesuatu yang dianggap sebagai harta, namun tidak mendapat rekomendasi/bertentangan dari sisi syariah, maka benda tersebut tidak disebut harta. (Unsur Harga)  

Keempat, kepemilikan harta tersebut dilindungi syariah dari segala tindak criminal karena harta adalah dimuliakan dan dihormati. Namun kemuliaan dan kehormatan harta tersebut sangat terkait dengan ketentuan syariah. (Dimuliakan dan dilindungi syariah)

Harta dari Perspektif Maqasid Syariah  

Para ulama Usul Fiqh menggariskan bahwa maqasid (objective) syariah ada lima yaitu : memelihara maslahat agama, jiwa, akal, keturunan (Kehormatan diri) dan harta. Harta dan maqasid harta itu ada tiga:

Pertama, Sirkulasi. Harta (diukur dengan uang) dimaksudkan untuk selalu bersirkulasi dan berputar dalam proses produksi dan aktifitas ekonomi supaya selalu menghasilkan pengembalian (return) yang baik. Pada hakikatnya uang hanyalah sebagai alat tukar yang setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memilikinya. Jadi setiap tindakan menimbun harta adalah dilarang dalam Islam, sebab akan memperlambat perputaran uang yang pada nantinya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. 

Zakat adalah salah satu jalan memasukkan uang dalam sirkulasi aktivitas ekonomi, sehingga islam akan memerangi setiap orang yang tidak mau melakukannya. Untuk menjami sirkulasi dan distribusi  uang dengan baik, maka ada beberapa cara untuk melakukanya.

1. Islam melarang menumpuk-numpuk harta dengan tidak tidak mengeluarkan zakatnya.
2. Larangan dari praktek riba.
3. Larangan judi (Maysir).
4. Larangan menimbun (Ihtikar).
5. Larangan harta menumpuk di segelintir orang.
6. Dihalalkan transaksi (muamalah).

Kedua, jelas dan bersih (transparacy). Kepemilikan harta harus jelas dan bersih dari segala masalah yang akan mengakibatkan perselisihan pada pemiliknya. Oleh karena itu,syariah menggariskan ketentuan yang harus dipatuhi dalam hubungan transaksi. 

• Dokumen. Harus dilakukan suatu pencatatan untuk menjaminnya terlaksananya transaksi dengan baik. Hal ini sesuai dengan Al Quran, surat Al Baqarah ayat 282.
• Saksi. Hal inipun juga diperintahkan dalam transaksi, untuk berjaga-jaga dari kemungkinan terjadinya masalah dikemudian hari. Sesuai dengan Al Quran, surat Al Baqarah ayat 282.
• Jaminan. Merupakan suatu barang yang diambil dan disimpan dari transaksi kredit untuk menghindari dari masalah terjadinya wanprestasi (ingkar janji). Sesuai dengan AlQuran, surat Al Baqarah ayat 283.

Ketiga, Keadilan (justice).sikap adail ini juga berarti kepemilikan harta harus adil terhadap:

1. Hubungan kepada Allah SWT  
2. Jiwa dan dirinya sendiri  
3. Orang tua/keluarga  
4. Karyawan dan para pekerja  
5. Menegakkan prinsip nasihat dan mempertahankan kebenaran dan menegakkan supremasi hukum

KEPEMILIKAN

Kepemilikan dalam Islam merupakan suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariat. Sehingga kepemilikan harta pun dibatassi perolehan dan penggunaannya dengan syariah.

Dalam buku Bank Syariah (Antonio Syafii, 1999), pandangan Islam mengenai harta dan kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu di muka bumi ini, termasuk harta adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia hanyalah relatif untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan-Nya.
2. status harta yang dimiliki manusia adalah:

• Harta sebagai amanah (titipan; as a trust) dari Yang Menciptakan, karena hakekatnya manusia tidak dapat mengadakan harta dari tiada.
• Merupakan perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan (Q.S. Ali Imran 14; Al-Alaq:6-7).
• Harta sebagai ujian keimanan (Q.S. Al-Anfal:28). 
• Harta sebagai bekal ibadah, yaitu untk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah diantara sesama manusia, terutama kegiatan zakat, infaq, dan shadaqah (Q.S. At-taubah 41,60 ;  ali Imran133)

Pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha (a’mal) dan mata pencaharian (ma’isyah) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. (Q.S. Al-mulk:15 ; Al-Baqarah:267; at-taubah:105; Al-Jumu’ah:105). 

Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama seperti mujahid di jalan Allah (HR Ahmad) 

Mencari rizki yang halah adalah wajib setelah kewajiban yang lain (HR Thabrani) 

Jika telah melakukan shalat subuh janganlah kalian tidur, maka kalian tidak akan sempat mencari rizki (HR Thabrani)

Dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan dari kematian (Q.S. At-Takatsur:1-2), melupakan dzikrullah (dan tidak ingat Allah dan segala ketentuan-Nya – Q.S. Al-Munafiqun:9), melupakan shalat dan zakat (QS An-Nur:37), dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja (QS Al-Hasyir :7). 

Dilarang menempuh usaha yang haram melalui kagiatan riba (al-Baqarah: 273-281), perjudian, berjual beli barang yang dilarang atau haram (Al-Maidah :90-91), mencuri,merampok, penggasaban (Al-maidah 38), curang dalam takaran dan timbangan (Al-Muthafiffin:1-6), melalui cara-cara yang bathil dan merugikan (Al-Baqarah:188) dan melalui suap-menyuap (HR Imam Ahmad).

Ketentuan syariat yang mengatur mengenai kekayaan pribadi (Abdul Manan, 1970/1997) :

• Pemanfaatan secara berkelanjutan; Islam tidak memperbolehkan memiliki kekayaan yang tidak dipergunakan. 

Hadist: orang yang menguasai tanah tak bertuan, tak lagi berhak menguasai bila telah 3 tahun tidak menggarapnya dengan baik. Sehingga siapa saja yang mengerjakan tanah tak bertuan akan lebih berhak atas tanah itu.

Negara (Islam) dapat mencabut kepemilikan bila:  

• Pemilik boros dan tidak produktif 

• Menggunakan untuk cara tertentu dan mengabaikan cara lain (penanaman modal)  

• Pemusatan kekayaan yang merugikan masyarakat

Hal ini dilakukakan negara dalam rangka menjaga keseimbangan dan kepentingan perekonomian.

• Pembayaran zakat; hal ini dilakukan untuk mengurangi (dan mengusahakan peniadaan) kesejangan antara si kaya dan si miskin 
• Nfaq; pemanfaatan yang berfaedah di jalan Allah 
• Tidak merugikan orang lain. 
• Kepemilikan dilakukan secara sah (baik mendapat atau menyalurkannya) 
• Penggunaan yang berimbang (tidak boros dan tidak kikir) 
• Pemanfaatan sesuai hak dan peruntukannya. 
• Pemanfaatan untuk kepentingan kehidupan (termasuk dengan hukum waris)